Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi V DPR, Marwan Jafar, menilai tak ada yang salah dengan pernyataannya tentang pesawat Sukhoi Superjet 100 menyusul kecelakaan pesawat jet komersil buatan Rusia itu di Gunung Salak, Bogor, Jawa Barat, 9 Mei 2012 lalu.
Bagi Marwan, apa yang disampaikannya telah sesuai dengan perundang-undangan yang ada, yakni Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. "Engga bisa (diprotes). Ini sesuai undang-undang,"kata Marwan di DPR, Jakarta, Senin (28/5/2012).
Seperti diberitakan, Dubes Rusia untuk Indonesia, Alexander A. Ivanov, melayangkan surat ke Komisi V dengan ditujukan kepada Ketua Komisi V DPR, Yasti Soepredjo Mukoagow, tertanggal 18 Mei 2012.
Dalam surat itu, Dubes Rusia Dubes Rusia menyesalkan pernyataan Marwan yang dianggap merendahkan industri penerbangan Rusia.
Pihak Kedubes Rusia menyatakan pendapat Marwan bahwa pesawat Sukhoi tidak terekomendasikan (recommended), karena menilai Rusia tak punya pengalaman dalam membuat pesawat jet komersial, adalah tidak profesional. Sebab, industri pesawat komersil Rusia telah dikembangkan sejak 1920 dengan sejumlah perusahaan terkemuka, seperti Ilyushin, Tupolev, dan Sukhoi.
Pihak Rusia juga mempermasalahkan pernyataan Marwan, bahwa Rusia hanya bisa menungu investigasi proses pengungkapan data kotak hitam (blackbox) pesawat Sukhoi Superjet 100. Padahal, telah ada kesepakatan kerjasama antara Presiden Rusia, Putin dengan Presiden SBY terkait penanganan kecelakaan Sukhoi yang melibatkan tim SAR dan tim ahli forensik Rusia.
Marwan mengakui telah membaca surat protes dari Dubes Rusia tersebut.
Ia menduga pihak Kedubes Rusia memprotes pernyataannya lantaran Indonesia tak menganggap produsen pesawat Sukhoi di Rusia.
Terlepas adanya protes dari Kedubes Rusia, lanjut Marwan, bahwa yang menjadi persoalan adalah menyelamatkan wajah penerbangan di Indonesia di mata internasional.
Ayo Klik: