Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Busyro Muqoddas menyatakan Menteri yang tidak berasal dari partai politik (parpol) akan jauh dari unsur kepentingan.
Ia, kata Busyro akan lebih profesional dalam menjalankan tugasnya.
"Menterinya dari parpol, bukan expert cenderung ada kepentingan-kepentingan tertentu," kata Busyro ketika menjadi pembicara pada sebuah dikusi yang bertajuk 'Peran dan Komitmen BUMN/BUMD dalam memerangi praktik bisnis koruptif" di
Kantor KPK, Jakarta, Senin (4/6/2012).
Pada kesempatan ini, turut dihadiri Menteri Negara BUMN yang non parpol, Dahlan Iskan serta Pakar Hukum Ekonomi, Herman Rajagukguk sebagai pembicara lain.
Busyro pun menegaskan bahwa, empat tahun belakangan ini, perkara korupsi selalu melibatkan BUMN. Terlebih pada BUMN di bidang konstruksi pembangunan.
"2008 - 2012 selalu ada kasus-kasus BUMN," tandasnya.
Sementara, Dahlan sendiri sangat merespon pernyataan Busyro tersebut. Ia mengatakan akan menindak tegas dan siap membantu penegak hukum dalam menindak para pegawai BUMN yang terjerat kasus KKN.
"Tangkap saja, jika terjerat," kata Dahlan.
Kendati demikian, Dahlan mengakui adanya banyak praktek suap menyuap dalam BUMN yang ingin mendapatkan proyek. Juga diakui lebih khusu di bidang konstruksi.
"Kami juga sedang mencari jalan keluarnya, untuk terus membenahi hal tersebut," tandas Dahlan.
Klik Juga: