Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas mengatakan, partai politik (papol) memiliki andil besar mengubah perusahan-perusahaan milik negara semakin hidup dalam lingkungan yang korup.
Padahal, perusahaan-perusahaan tersebut pada awalnya memiliki sistem dan sumber daya manusia yang bersih.
"BUMN dan BUMD pada mulanya clear (bersih). Tapi, karena ada kepentingan dari orang parpol, sehingga tidak clear," kata Busyro dalam diskusi bertajuk 'Peran dan Komitmen BUMN/BUMD dalam Memerangi Praktik Bisnis Koruptif' di KPK, Jakarta, Senin (4/6/2012) petang.
Karena itu, Busyro menyarankan ke depan para pimpinan BUMN diisi oleh orang-orang yang mumpuni, namun tak berasal dari parpol.
"Juga perlu kajian perundangan-undangan dan kajian kebijakan pemerintah," tutur Busyro.
Berdasarkan catatan KPK, lanjutnya, sejak 2009 hingga 2012, selalu ada kasus korupsi yang melibatkan perusahaan BUMN. Terlebih, beberapa perusahaan BUMN yang bergerak dalam usaha jasa pembangunan atau kontraktor.
Menteri Negara BUMN Dahlan Iskan mengakui apa yang dikatakan Busyro. Dahlan menyebut, di antara perusahaan-perusahaan milik negara yang dianggap paling rawan terjadi korupsi, adalah perusahaan yang berfokus di bidang kontraktor.
Sebab, kata Dahlan, perusahaan kontraktor harus aktif mencari proyek.
"Sehingga, untuk dapat proyek harus nyogok," cetus Dahlan pada acara yang sama.
Meski begitu, sebagai orang nomor satu di kementeriannya, Dahlan menyatakan bakal berusaha terus memperbaiki hal tersebut.
Bahkan, Dahlan mengungkapkan, pihaknya saat ini sedang mencari cara agar perusahaan kontraktor milik negara bisa terbebas dari korupsi.
"Saya lagi cari jalan keluar. Karena perusahaan kontraktor BUMN yang mencari pekerjaan, bukan yang membuat proyek," tuturnya. (*)
BACA JUGA