Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Fraksi Partai Demokrat (PD) di DPR mendukung mekanisme jabatan gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dalam pembahasan RUUK DIY, melalui penetapan.
Sikap politik Fraksi PD berbeda dengan usulan Pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono melalui Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, yang menginginkan gubernur DIY dipilih dengan pemilihan seperti daerah lainnya.
Namun, Ketua Fraksi PD Nurhayati Ali Assegaf membantah sikap fraksinya dinilai menyimpang dari kebijakan Presiden SBY, Ketua Dewan Pembinan PD.
"Jadi, sebetulnya dari dulu Fraksi Partai Demokrat tak pernah menentang penetapan. Sebenarnya, hanya substansinya yang belum dituangkan. Justru kami ingin RUU DIY segera selesai, kan sudah dua masa sidang," tuutr Nurhayati di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (26/6/20112).
Nurhayati menanggapi santai jika fraksi lain menilai sikap Fraksi PD kali ini punya agenda politik tertentu. Sebelumnya, Ketua Umum DPP PD Anas Urbaningrum melalui akun Twitter-nya @anasurbaningrum, Senin (25/6/2012) pagi menyatakan, harus ada terobosan politik dan konsepsi agar tidak ada 'deadlock' dalam pembahasan RUUK DIY. Terobosan itu adalah, partainya setuju jabatan gubernur DIY dilakukan melalui penetapan Kesultanan Yogyakarta.
"Terobosan itu adalah: Demokrat setuju dengan PENETAPAN. Sekali lagi, setuju PENETAPAN," tulis Anas dalam akun Twitter-nya. (*)
BACA JUGA
- ICW: Partai Politik Besar Cenderung Korupsi
- Wa Ode Berharap Hakim Kabulkan Keberatannya
- Demokrat Tegur Ruhut Sitompul
- Demokrat Terkesan Plin Plan Soal Penetapan Gubernur DIY