Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Perbaikan institusi Polri harus didukung semua pihak termasuk pemerintah, dalam menciptakan kepolisian yang profesional, dengan diterapkannya sistem reward and punishment.
Ketua Presidium Indonesian Police Watch (IPW) Neta S Pane, meminta elite Polri jangan cenderung melindungi anggotanya yang brengsek, serta memperbaiki pendidikan jajaran bawah Polri.
Juga perlu ada dukungan dari KPK, dengan menyeret polisi-polisi korup ke Pengadilan Tipikor, untuk menciptakan Polri yang bisa bersih.
Untuk menunjang kinerja Polri, pemerintah harus memperhatikan fasilitas, dana operasional, dan kesejahteraan polisi.
"Sangat tidak adil menyamakan gaji polisi dengan PNS dan TNI. Sebab, kerja polisi hampir 24 jam penuh dan di lapangan, serta sering berhadapan dengan maut saat memburu pelaku kriminal," ungkap Neta dalam siaran pers kepada Tribunnews.com, Jumat (29/6/2012).
Dibandingkan dengan kerja PNS, anggota polisi memiliki risiko yang lebih besar dalam menjalankan tugasnya, dan jam kerjanya pun lebih lama.
"Sementara PNS hanya delapan jam kerja dan di belakang meja. Apakah adil jika gajinya disamakan? Di Kuba, gaji polisi berada di urutan kedua tertinggi setelah dokter. Standar PBB, gaji polisi harus sama dengan gaji di sektor perbankan di negeri tersebut," terangnya. (*)
BACA JUGA