Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Calon Gubernur DKI Jakarta dari jalur independen, Hendardji Soepandji berharap agar Satpol PP saat menjalankan tugasnya tidak memulai dengan hukum rimba, karena akan menyulut hukum rimba juga.
Menurut Hendardji, penerapan hukum rimba di tengah masyarakat sangat berbahaya.
Hal ini diungkapkan mantan Danpuspom tersebut ketika dimintai komentarnya terkait kejadian, Rabu (4/7/2012) dini hari, saat Satpol PP secara semena-mena mencopot atribut kampanyenya yang terpasang sepanjang Jalan Gunawarman, pas depan Posko pemenangannya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
Selanjutnya, mantan Danpuspom ini menilai Satpol PP telah melanggar aturan, karena tidak menyertakan surat tugas saat mencopot atribut kampanyenya yang tersebar di sepanjang Jalan Gunawarman, Jakarta Selatan.
“Mana surat tugasnya. Mencopot atribut kampanye itu ada surat tugasnya. Petugas semalam itu, tidak ada surat tugasnya. Berarti liar itu. Satpol PP itu liar. Berarti diperintah oleh atasan yang liar juga,” tegasnya.
Mantan Aspam Kasad ini berharap agar Satpol PP tidak memulai hukum rimba dalam menjalankan tugasnya untuk mencopot atribut kandidat gubernur DKI Jakarta.
“Jangan mentang-mentang petugas, lalu seeanaknya menjalankan tugas. Kalau Pol PP mencopot lagi, tangkap lagi, kalau tidak menyertakan surat tugas, ya tangkap lagi,” ujarnya.
Tangkap menangkap, menurutnya sangat berbahaya, karena menyulut hukum rimba di tengah masyarakat juga.