Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Jaksa Penuntut Umum (JPU) meminta Pengadilan Negri Jakarta Selatan untuk menolak permohonan memori Peninjauan Kembali (PK) terpidana kasus korupsi dan pencucian uang, Bahasyim Asifie, Selasa (10/07/2012).
Ketua tim Jaksa Penuntut Umum, Arif Zahrulyani, dalam pembacaan tanggapan atas permohonan PK itu mengatakan pihak jaksa menganggap berkas yang diajukan pengacara Bahasyim bukanlah bukti baru (Novum), karena sudah pernah disajikan dalam persidangan.
Dalam PK tersebut, diajukan dua belas bukti baru (Novum) berupa surat, yang dapat menjelaskan Bahasyim tidak melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang.
Bukti tersebut anyata lain surat tanah yang diserahkan notaris Kartini Mulyadi di wilayah Cimanggis, Depok, Jawa Barat, dan bukti pengembalian investasi senilai Rp 1 Miliar. Selain itu, juga ada bukti uang Rp 62 Miliar di rekening Bahasyim dan keluarganya, adalah murni dari hasil bisnis keluarga yang dirintis sejak lama.
Arif juga menampik tudingan pihak pengacara yang menganggap hakim salah mengaplikasikan pasal, sehingga Bahasyim dianggap bersalah.
"Tidak benar, karena (keputusan itu) telah dibuat berdasarkan alasan cukup, majlis hukum konsisten, tidak ada kekhilafan," Katanya.
Sementara, kuasa hukum Bahasyim, Maruli Simamora masih mengaku optimis PK yang diajukannya akan dikabulkan. Dia menegaskan, bukti-bukti atau materi dalam PK yang diajukannya belum pernah diuji dalam persidangan sebelumnya.
"Itu masih permophonan belum alat bukti. Baru ngajukan berkas. Memang berbeda dari yang sebelumnya. Jadi lihat saja nanti," ujarnya.
Dalam sidang yang dipimpin oleh hakim ketua Kusno itu akan dilanjutkan pekan depan, Rabu 18 Juli 2012 dengan agenda pemeriksaan saksi yang akan dihadirkan pemohon.
Klik Juga: