KPK Periksa Wakil Ketua DPRD Riau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK) terus melengkapi berkas tersangka kasus dugaan suap revisi pembahasan Peraturan Daerah(Perda) tentang pembangunan Venue menembak di Riau.

Seperti hari ini, Senin (16/7/2012). KPK melakukan pemeriksaan terhadap tersangka kasus tersebut, Wakil Ketua DPRD Riau, Taufan Andoso Yakin.

Taufan pun diketahui telah memenuhi panggilan KPK untuk menjalani pemeriksaan dirinya sebagai tersangka tersebut.

Selain Taufan, diketahui KPK akan melakukan pemeriksaan terhadap Lidya Anggraeni mantan karyawan PT PJA.

"Yang bersangkutan hari ini akan diperiksa sebagai saksi," ujar Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Priharsa Nugraha saat dikonfirmasi.

Seperti deiberitakan, KPK kembali menetapkan tujuh orang tersangka anggota DPRD Riau terkait kasus suap pembahasan revisi Perda Nomor 6 tahun 2010 terkait veneu menembak PON ke-18 di Riau.

7 orang tersangka itu,Adrian Ali dari Fraksi PAN, Abubakar Siddik dari Fraksi Golkar, Tengku Muhazza dari Fraksi Demokrat, Syarif Hidayat dari Fraksi PPP, Zulfan Heri dari Fraksi Golkar, M Roem Zein dari Fraksi PPP, dan Toeruchan Ashari dari Fraksi PDIP.

"Masing-masing anggota dewan itu, dikenakan pasal 12 huruf a atau b atau pasal 5 ayat 2 atau pasal 11 UU pemberantasan Tipikor Jo 55 ke 1 KUHP," ujar Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto di Tanjung Lesung, Banten, Jumat (13/7/2012) malam.

Korupsi PON Riau sendiri, bermula dari penangkapan tujuh anggota DPRD Riau, dua pegawai Dinas Pemuda dan Olahraga Riau, serta empat pegawai swasta pada 3 April lalu. Berdasarkan hasil pemeriksaan, KPK lalu menetapkan empat tersangka.

Mereka yakni, 2 anggota DPRD Riau, Muhammad Faisal Anwan dan Muhammad Dunhir. Staf PT Pembangunan Perumahan (PP) Persero, Rahmat Syahputra dan Kepala Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Dispora Riau, Eka Dharma Putra.

Pada 8 Mei 2009, KPK lalu menetapkan bekas Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Riau, Lukman Abbas, dan Wakil Ketua DPRD Riau, Taufan Andoso Yakin, sebagai tersangka korupsi PON terkait Perda Nomor 6 Tahun 2010. Lukman diduga memberikan suap sementara Taufan diduga menjadi penerima suap.