Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPP PKB, Abdul Malik Haramain, dapat memahami imbauan Presiden SBY kepada menteri yang lebih mementingkan parpol untuk mundur adalah untuk menjaga efektivitas dan kinerja para pembantunya.
Namun, Malik sangsi bila ada menteri yang mau mengundurkan diri dengan sukarela.
"Kalau diminta mundur, enggak bakalan lah. (Seharusnya) dengan hak prerogatifnya presiden bisa melakukan evaluasi terhadap menteri," ujar Malik saat dihubungi Kamis (19/7/2012).
Menurut Malik, seharusnya Presiden SBY mengontrol dan mengukur para pembantunya itu berdasarkan kinerjanya sehingga bisa mengambil langkah evaluasi.
Dan idealnya, seorang menteri yang berasal dari parpol tetap fokus kendati mendekati Pemilu 2014.
Klik Juga: