Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yuoyono menganggap pertanahan di Indonesia adalah persoalan yang penting dan harus segera ditangani.
Dalam sambutannya pada sidang kabinet terbatas yang digelar di Kantor Kejaksaan Agung RI, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (25/07/2012), SBY mengaku mendapatkan laporan mengenai sengketa tanah setiap minggunya.
"Setiap minggu saya mendapat laporan SMS maupun surat mengenai tumpang tindih lahan, akibatnya terjadi benturan-benturan," katanya.
Lebih lanjut ia mengatakan, sengketa tanah dalam banyak kasus berakhir menjadi benturan-benturan horizontal, konflik antara masyarakat dengan masyarakat, yang menjadi tanggung jawab Polisi untuk menyelesaikan.
Sayangnya, masyarakat masih memandang kinerja Polisi lamban dalam menangani konflik-konflik sejenis, walaupun tidak terjadi pada semua kasus. Alhasil negara pun dituduh melakukan pembiaran terhadap kekerasan.
Untuk mengurangi beban Polisi, menurut SBY pembenahan perlu dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional, yakni menyelesaikan sengketa tanah dari hulu.
Menanggapi permasalahan itu, presiden pun menggelar sidang kabinet terbatas bidang Politik Hukum dan Keamanan, dengan tema utama membahas Kejaksaan Agung RI, Kepolisian dan Badan Pertanahan Nasional.
Ikut dalam sidang tersebut adalah Wakil Presiden Boediono, Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin, Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Radjasa, Menteri Komunikasi dan Informasi Tiffatul Sembiring, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar, Kapolri Jendral Timur Pradopo dan Jaksa Agung Basrief Arief.
Baca Juga: