Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi III dari Fraksi Gerindra, Martin Hutabarat, menegaskan Peninjauan Kembali (PK) Politisi PKS Misbakhun yang dikabulkan oleh Mahkamah Agung (MA) dalam kasus Century merupakan sebuah keadilan bagi yang bersangkutan.
"Akibatnya pemberhentiannya dari DPR juga dapat digugat sehingga Misbakhun bisa kembali pada jabatannya sebagai anggota DPR," kata Martin ketika dikonfirmasi Tribunnews.com, Sabtu (28/7/2012).
Menurut Martin, sebaiknya Fraksi PKS mengambil inisiatif untuk mengembalikan Misbakhun kembali menjadi anggota DPR.
"Ini demi memberi keadilan pada yang bersangkutan," kata Martin.
Dikatakan kedepan perlu juga aturan di DPR yang mengatur tentang hak memperoleh rehabilitasi bagi seorang anggota DPR yang menghadapi kasus seperti ini diperjelas aturannya.
"Untuk itu semua, Misbakhun dan Fraksi PKS harus mengambil prakarsa memperjuangkannya," kata dia.
Pada 5 Juli 2012, Majelis PK Mahkamah Agung yang diketuai Artidjo Alkostar dan hakim anggota Mansyur Kertayasa serta Zaharuddin Utama mengabulkan PK yang diajukan Misbakhun. Dengan putusan ini, Misbakhun bebas dari dakwaan surat palsu dalam pengajuan letter of credit dari PT Bank Century.
Semula Misbakhun dituntut hukuman 10 tahun penjara dan denda Rp 10 miliar karena dinilai melanggar UU Perbankan. Namun PN Jakarta Pusat hanya memvonis Misbakhun dengan hukuman 1 tahun penjara karena terbukti menggunakan surat palsu untuk pengajuan letter of credit dari PT Bank Century.
Tak terima divonis bersalah, Misbakhun mengajukan Banding. Namun Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menghukumnya 2 tahun penjara. Putusan tersebut diperkuat putusan Kasasi MA.
Misbakhun yang sudah ditahan polisi sejak 26 April 2010, mendapatkan pembebasan bersyarat pada 18 Agustus 2011. Tata Tertib DPR memutuskan melarang seorang terdakwa menjadi anggota DPR akhirnya Misbakhun diberhentikan jadi anggota DPR.
Baca Juga: