Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Abdul Qodir
TRIBUNEWS.COM, JAKARTA - Politisi senior Partai Golkar Jusuf Kalla menyatakan demokrasi harus dibangun di seluruh lapisan Partai Golkar jika ingin memenangkan Pemilu 2014.
Pesan tersebut disampaikan mantan Wakil Presiden Ri ini saat menjadi pembicara Sarasehan dan Buka Puasa Bersama Pimpinan Pusat (PP) Angkatan Muda Partai Golkar (PP-AMPG) di DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Senin (30/7/2012).
Pengusaha dan pemilik NV Hadji Kalla yang akrab disapa JK ini, menegaskan, jika Golkar ingin memenangkan pemilu, maka Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Golkar tidak boleh menindas ataupun mendikte pengurus di bawahnya atau DPP Tingkat I.
"Dan DPD Tingkat I tidak boleh mendikte jajaran pengurus DPD Tingkat II," kata JK.
Kalla tidak menyampaikan secara langsung pesan itu untuk kepengurusan Partai Golkar yang saat ini dipimpin Ketua Umum Aburizal Bakrie (Ical).
Dia menyampaikan pesan itu berdasarkan sejarah Partai Golkar saat orde baru.
JK menceritakan, pada saat dipimpin Presiden Soeharto, Partai Golkar sangat dominan dan berkuasa. Namun, setelah reformasi semuanya telah berubah, di mana tidak pernah ada kader Partai Golkar yang menjadi presiden.
"Zaman Soeharto semua (presiden, gubernur, wali kota, dan bupati) Golkar, kecuali PPP dan PDIP. Mau jadi bupati dan lainnya harus lewat Golkar," ujar Kalla.
Menurut JK, semua itu bisa berubah karena saat ini tidak lagi ada penunnjukan atau dominasi Partai Golkar. Saat ini segala sesuatunya harus melalui proses demokratis.
Dan nilai-nilai demokrasi tersebut harus diterapkan di dalam tubuh Partai Golkar, termasuk dalam proses pemilihan pemimpin partai yang harus berdasarkan suara dari bawah, termasuk melalui mekanisme survei.
Menurut Kalla, dirinya sudah menerapkan demokratisasi itu saat memimpin Partai Golkar. "Kalau dulu terserah Soeharto. Waktu zaman saya, kalau bicara demokratis tapi Golkar tidak demokratis, bagaimana mungkin. Karena itu, maka semua diputuskan lewat rapat," ujarnya.
Menurut mantan Menteri Menko Kesra ini, saat memimpin Partai Golkar, setiap keputusan partai harus dilakukan bersama sehingga setiap pengurus merasa haknya dihargai. "DPP tidak mendikter DPD I, DPD I tidak mendikte DPD II, maka timbul kebersamaan," tandasnya.
KLIK JUGA: