Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) masih menunggu hasil penyelidikan terkait konflik sengketa lahan yang berakhir bentrokan berdarah antara warga dengan anggota Brimob di desa Limbang Jaya, Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir, Jumat (27/7/2012) lalu.
Menurut Juru bicara Kepresidenan, Julian Aldrin Pasha, bila nantinya ditemukan terjadi pelanggaran dan menyalahi aturan, maka sanksi hukum akan disiapkan.
”Komnas HAM mulai menyelidiki. Silakan diproses. Bahwa di negara ini siapa pun yang melanggar hukum dan menyalahi aturan ada sanksinya. Oleh karena itu, kita lihat. Kita belum tahu persisnya kejadian seperti apa. Sedang diselidiki. Bilamana terjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan hukum, tentu akan diproses,” tegas Julian, kepada wartawan di Bina Graha, Kompleks Istana Negara, Jakarta, Senin (30/7/2012).
Lebih lanjut, saat ditanya apakah Presiden tidak memberikan instruksi langsung, menyerahkan kasus ini kepada hukum?
Julian mengatakan bahwa Presiden sudah memberikan instruksi kepada Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Djoko Suyanto untuk segera menengahi, mempelajari dan mencari solusi terbaik terkait kasus ini.
”Ini kan sesuatu yang tidak kita inginkan. Tidak boleh ada korban tindak kekerasan dalam bentuk apa pun,” ujarnya.
”Kita masih dalam tahap penyidikian dan penyelidikan, apakah memang ada sesuatu yang di luar prosedur yang terjadi di sana. Itu yang kita tunggu,” jelasnya.
Ayo Klik: