Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mantan Wakil Ketua Badan Anggaran DPR, Mirwan Amir membantah adanya jatah pengurusan alokasi dana penyesuaian infrastruktur daerah (DPID) di kabupaten di Provinsi Aceh. Sebelumnya, Wakil Ketua Banggar dari Fraksi PKS, Tamsil Linrung juga membantah hal serupa.
Bantahan itu disampaikan Mirwan kala dikonfirmasi Penasihat Hukum terdakwa Wa Ode Nurhayati, Wa Ode Nur Zaenab perihal pembicaraan pengusaha Fahd A Rafiq dengan Kadis PU Bener Meriah, Aceh Tengah.
"Tidak ada jatah-jatahan," kata Mirwan kala bersaksi untuk terdakwa Wa Ode Nurhayati di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Selasa (7/8/2012) malam.
Selain itu, Mirwan juga sempat dicecar mengenai asal daerah pemilihannya saat maju menjadi anggota DPR periode 2009-2014.
Kendati berasal dari dapil 'serambi mekah' itu, Mirwan menegaskan tidak pernah mengurus ataupun mengusulkan agar kabupaten tertentu di Aceh mendapat alokasi DPID tahun anggaran 2011.
Dalam persidangan, Mirwan lebih nayak menjawan 'tidak tahu' ataupun 'lupa'. Kecuali saat dimintai keterangan terkait laporan Pengusaha Haris Surahman ke Badan Anggaran mengenai penerimaan suap Wa Ode.
Seperti diketahui, dalam persidangan 18 Juli 2012 di Pengadilan Tipikor Jakarta, nama Mirwan dan Tamsil disebut-sebut terlibat dalam perkara suap DPID.
Adalah Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq yang membeberkan keterlibatan keduanya. Fahd yang juga tersangka dalam kasus yang sama, saat itu bersaksi di persidangan Wa Ode.
"Kalau untuk Aceh Besar dan Bener Meriah yang urus orang Demokrat Mirwan Amir. Kalau untuk Pidie Jaya yang urus PKS, Tamsil Linrung," kata Fahd. Hal ini diketahui Fahd dari Kadis Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Bener Meriah, Armaida.
(Edwin Firdaus)
baca juga: