Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pelaksanaan Pilkada serentak di seluruh Indonesia diyakini akan bernilai positif. Hal itu akan berpengaruh terhadap efisiensi waktu dan biaya.
"Keuntungan lainnya orang engga akan coba-coba, kalau serentak berdasarkan keyakinan dia mampu bupati atau jadi gubernur," kata Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa (7/8/2012).
Usulan tersebut dapat dilakukan dengan payung hukum UU perubahan. Namun bila tidak bisa, Gamawan mengatakan cukup dengan peraturan pemerintah penggganti undang-undang.
Gamawan mengatakan usulan Pilkada serentak itu mengantisipasi terganggunya pemilu presiden dan legislatif pada 2014. Apalagi, terdapat 43 daerah yang akan menggelar Pilkada.
"Cenderung lebih fokus ke pemilihan presiden dan pemilihan legislatif baik di pusat dan daerah," katanya.
Menurut Gamawan, walaupun ia belum mendapatkan jawaban resmi, namun dari pemberitaan media, DPR telah menyambut positif usul tersebut. Ia mengatakan pihaknya akan menggelar simulasi pilkada tersebut apakah akan dipercepat atau diperlambat pelaksanaannya.
"Tiap tahun ada Pilkada, kebetulan 2014 relatif sedikit. Pilkada dapat dua kali dalam rentang Pilpres kalau dua kali cukup dua periode atau kita majukan pemilihan setelah itu kita gabung," tukasnya.