Naiknya Anggaran Pertahanan Jangan Jadi Aspek Penggentar

Laporan wartawan tribunnews.com : Adi Suhendi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Dalam pidato Rancangan Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) anggaran di Kementerian Pertahanan mencapai Rp 77,7 triliun.

Menurut anggota Komisi I DPR RI, Tjahjo Kumolo saat ini posisi alustista harus diperbarui, karena kalau tidak, tentu akan sangat merepotkan pengamanan di seluruh wilayah perbatasan Indonesia. Banyak masalah perbatasan yang belum selesai seperti dengan Timur Leste, Australia, Singapura, Malaysia, Vietnam, Filipina, dan Thailand.

"Ini memerlukan pertahanan kewilayahan yang konprehensif dan diperlukan pembaruan alustista yang ada," ungkap Tjahjo saat ditemui wartawan, Kamis (16/8/2012) malam.

Menurut politisi PDI Perjuangan ini, sektor pertahanan sangat penting. Selain itu sektor ini harus didukung dengan infrastruktur di wilayah-wilayah pertahanan.

"Kami kurang sependaat kalau peningkatan anggaran pertahanan hanya untuk aspek penggentar, tapi harus mampu menangkal setiap manuver-manuver asing yang bermain di wilayah kita," ungkapnya.

Tjahjo menyambut baik adanya peningkatan anggaran untuk kementerian pertahanan, karena memang anggaran yang ada selama ini tidak mencukupi. "Tidak ada masalah (anggaran Kemenhan meningkat)," ucapnya.

RAPBN) Tahun 2013, ada tujuh kementerian dan lembaga yang akan mendapat alokasi anggaran di atas Rp 20 triliun.

"Ketujuh kementerian dan lembaga itu adalah Kementerian Pertahanan dengan alokasi anggaran sebesar Rp77,7 triliun, Kementerian Pekerjaan Umum Rp 69,1 triliun, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Rp 66 triliun, Kepolisian Negara Republik Indonesia Rp 43,4 triliun, Kementerian Agama Rp 41,7 triliun, Kementerian Perhubungan Rp31,4 triliun, dan Kementerian Kesehatan sebesar Rp31,2 triliun," kata Presiden.