Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Rencana KPK hendak memeriksa Irjen Pol Djoko Susilo adalah tugas yang harus dilakukan KPK sesudah menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan Simulator SIM di Kepolisian.
Demikian diutarakan Anggota Komisi III DPR Martin Hutabarat ketika dikonfirmasi Tribunnews.com, Kamis (23/8/2012). "Tidak ada yang dapat mengabaikan wewenang tersebut karena bersumber dari Undang-undang (UU)," kata Martin.
Menurut politisi Gerindra ini dengan kasus Irjen Djoko ini diharapkan aparat penegak hukum dapat lebih serius memberi contoh sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum di Indonesia yang membuka diri untuk diperiksa dan menunjukkan sportivitasnya untuk membantu KPK dalam mengusut kasus simulasi tersebut sampai tuntas.
"Memang melihat jumlah kerugian negara dalam kasus ini yang hanya sekitar Rp 100 miliar lebih, tidak seberapa jumlahnya dibandinkan kasus Hambalang, Century dan lainnya yang sudah bertahun-tahun menyita perhatian masyarakat," ujar Martin.
Oleh karena itu, Martin mengatakan untuk tidak dicap oleh masyarakat KPK mengusut kasus Simulator ini untuk menutupi kasus-kasus lain yang lebih besar maka KPK juga harus tetap fokus mengusut kasus-kasus besar tersebut seperti yang sudah dijanjikan oleh Ketua KPK dalam uji kelayakan di komisi III DPR tahun lalu.
(Aco)