Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Partai Hanura mengaku tidak akan mencampuri masalah moratorium kunjungan kerja DPR RI ke luar negeri.
"Moratorium atau sebagaimananya, saya tidak ikut campur. Pertama, dalam globalisasi suatu negara tidak akan mampu mensosialisasikan diri. Dulu ada negara tirai bambu China dan Rusia. Sekarang ini dengan kemajuan tehnologi yang luar biasa tidak mungkin mensosialisasi," kata Wiranto di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (10/9/2012).
Wiranto mengatakan suatu negara tidak mungkin dapat memisahkan diri dari negara lain. "Tidak mungkin kita tidak belajar. Tidak mungkin melarang anggota DPR," katanya.
Wiranto menuturkan bila DPR DPR RI diizinkan kunjungan kerja (Kunker) ke luar negeri, jangan sampai digunakan hanya dengan jalan-jalan.
"Kalau diizinkan, jangan sampai digunakan dengan jalan-jalan. Artinya kita kurang kontrol. Izin dengan selektif boleh. Jadi pada saat ke luar negeri pun harus ada kontrol yang baik agar tidak disalahgunakan Mari kita berfikir jangan subjektif, tapi objektif. Kalau tidak boleh keluar negeri, DPR kita kayak apa. Nanti tidak punya akses,"ungkapnya.
Ia pun mengatakan bila kunjungan kerja tidak dilakukan dengan baik, sebaiknya anggota DPR dapat terkena sanksi. "Beri sanksi karena ini uang rakyat jangan disalahgunakan. Makanya mari hadapi dengan jernih dan bijak," tuturnya.
Klik: