Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nicolas Timothy
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Pekerja Tokoh Lintas Agama, Effendi Gazali bersama tim pekerja lainnya menduga bahwa pelemahan KPK, dari perebutan kewenangan mengusut kasus simulator SIM sampai kewenangan penyadapan yang diatur RUU Kamnas diduga untuk mengamankan dana publik dan penggalangan dana politik Pemilu 2014.
"Ada apa ini, kok Presiden sepertinya membiarkan. Jangan-jangan ada kepentingan 2014 yang membutuhkan dana banyak," ujar Effendi Gazali dalam jumpa pers yang digelar di Maarif Institute, Jalan Tebet Barat Dalam, Jakarta Selatan, Senin (24/9/2012).
Sama halnya dengan Effendi, anggota Badan Pekerja Tokoh Lintas Agama, Andar Nubowo juga menguatkan argumen rekannya menegaskan pelemahan KPK terkait kewenangan penyadapan sangat berbahaya bagi iklim demokratis di Indonesia.
"RUU Kamnas secara konseptual untuk mengatasi kasus-kasus seperti teroris namun RUU tersebut belum bisa mengatasinya, ada indikasi RUU Kamnas dibuat untuk memperlemah KPK," ucap Andar Nubowo.
Untuk itu, Andar Nubowo meminta partisipasi masyarakat untuk bangkit melawan hilangnya kebajikan yang ada pada Presiden.
"Pada saat yang sama, pemerintah ingin melakukan kontrol dengan menggunakan militerisme untuk menahan dengan RUU ini. Maka harus dilawan," ucap Andar.
BACA JUGA: