Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA--Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung menilai Pilkada tak langsung dapat dilakukan pada pemilihan gubernur.
Menurut Politisi PDIP itu, gubernur merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat di daerah. "Tetapi kalau bupati walikota tetap secara langsung," kata Pramono di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (25/9/2012).
Pram mengatakan penyelenggaraan Pilkada berbuntut pada anggaran yang besar. Untuk itu perlu dilakukan penghematan dengan tidak semuanya melakukan pemilihan secara langsung.
"Kita lihat di pilkada yang ada, hampir delapan kali kita melakukan pemilihan secara langsung, mulai dari lurah sampai presiden, kalau dua kali putaran berarti 11 kali, itu menimbulkan pembiayaan yang sangat besar sekali, sehingga upaya untuk mengatur pemilu pilkada termasuk pileg, lebih baik, biaya politik harus ditekan," ungkap Pram.
Oleh karena itu, selain pengurangan pemilihan secara langsung, perlu dilakukan perencanaan yang matang.
"Blue print direncanakan dari awal, saya termasuk yang menolak pemilihan DPRD, tetapi kalau melihat proses yang terjadi, cukup gubernur saja," Pramono menegaskan.