Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi III DPR RI membahas audit kinerja lembaga penegak hukum dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Wakil Ketua BPK Hasan Bisri mengatakan akan menyampaikan laporan audit kinerja semester I pada 2012 kepada DPR.
"Kami tadi membahas tentang audit kinerja di lembaga-lembaga di lingkup komisi III," kata Hasan usai bertemu Komisi III di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (27/9/2012).
Lembaga yang berada di lingkup Komisi III antara lain Polri, Kejaksaan Agung, KPK, MA dan BNPT.
Hasan mengatakan permintaan Komisi III DPR RI untuk laporan audit kinerja kepada BPK untuk mengevaluasi apakah lembaga tersebut sudah sesuai dengan standar yang diterapkan.
"Mungkin masih ingat Komisioner KPK sekarang itu terbentuk juga memang ada wacana untuk meminta KPK melakukan audit kinerja, untuk memastikan audit kinerja KPK itu sudah sesuai dengan standar," katanya
BPK, kata Hasan, tidak mempermasalahkan audit tersebut. Pasalnya audit kinerja juga salah satu kewenangan BPK. "UU mengatakan bahwa BPK dapat melakukan audit kinerja, audit keuangan dan audit dengan tujuan tertentu," imbuhnya.
Menurut Hasan, permintaan Komisi III masih dalam batas kewajaran sebelum masuk dalam anggaran. Sebab, bila hanya berdasarkan laporan keuangan, maka Komisi III tidak dapat mengetahui target yang sudah tercapai.
"Saya kira ini satu hal yang baik bahwa DPR meminta audit kinerja," ujarnya.
Hasan juga mengatakan BPK secara berkala melakukan audit kinerja. Namun, disesuaikan dengan sumber daya manusia yang ada.
"Sampai hari ini memang BPK baru ada sekitar 20 persen melakukan audit kinerja, karena memang SDM-nya terbatas," katanya.
Klik: