Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Permintaan Komisi III DPR agar BPK melakukan audit kinerja KPK mengundang kontroversi. Hal itu disampaikan Ketua Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (28/9/2012).
"Memang ini salah satu bagian yang menjadi kontroversi yang lain selain RUU KPK," ujar Hidayat.
Hidayat mengatakan sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan kontrol kepada mitra kerjanya. Seharusnya DPR tidak melakukan tebang pilih.
"DPR melakukan kontrol kepada semua mitra kerjanya, tidak tebang pilih," katanya.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kata Hidayat, harus melakukan audit kepada seluruh lembaga negara yang menggunakan anggaran pemerintah.
"Seluruh lembaga yang menggunakan audit harus diaudit," ujarnya.