Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Golkar menilai pihak Istana tengah memainkan politik pencitraan dengan merilis daftar pejabat bermasalah oleh Sekretariat Kabinet.
Politisi Golkar Nudirman Munir, bahkan melihat rilis Seskab itu bertujuan untuk pemilu 2014 mendatang.
"Politik pencitraan sah-sah saja. Tapi faktanya masyarakat tahu siapa yang melakukan tindak pidana korupsi. Jadi ini sebagai pencitraan 2014," ia menanggapi, saat ditemui Tribun, di Warung Daun, Jakarta, Sabtu (29/9/2012).
Lebih lanjut dia mengkritisi cara-cara istana berpolitik, seperti LSM. Disayangkan bila pemerintah melakukan politik pencitraan seperti itu.
Sebelumnya, Jumat (28/9/2012) di kantornya, Dipo menyebutkan pejabat-pejabat dari partai politik (Parpol), di antaranya Partai Golkar dan PDI Perjuangan (PDIP) mendominasi latar belakang pejabat negara yang dimohonkan izin persetujuan tertulis Presiden untuk pemeriksaan berbagai kasus selama periode Oktober 2004 – September 2012, yakni 36,36 persen dan 18,18 persen.
Sementara dari kalangan birokrat/TNI hanya 3,40 persen, dan dari latar belakang independen/non partai sebanyak 4,54 persen.
Klik: