Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPR Marzuki Alie meminta publik tidak meributkan rilis yang diungkap Sekretaris Kabinet (Seskab) Dipo Alam.
Menurut Marzuki, hal yang diungkap Dipo Alam terkait kepala daerah yang diperiksa karena terjerat kasus merupakan suatu fakta.
"Jangan meributkan hal-hal yang sudah jadi kenyataan, ini kenyataan loh. Ini aneh kan, meributkan masalah data dan fakta, loh ini kejadian," kata Marzuki di Gedung DPR, Jakarta, Senin (1/10/2012).
Menurut Marzuki Alie, Dipo Alam hanya menyampaikan fakta kepala daerah yang diduga terlibat dalam kasus serta partai pengusungnya.
"Tetapi yang ingin saya jelaskan, berapapun besarnya, apa dia rangking pertama ataukah dia rangking ke 10, korupsi itu tidak baik untuk kehidupan rakyat Indonesia. Kepala daerah ada yang fraksi terbesar, artinya pada saat masa yang lalu," katanya.
Solusinya, kata politisi Demokrat tersebut, adanya sanksi keras bagi kepala daerah. Kemudian UU yang belum jelas haruslah direvisi. "Hukuman mati kalau perlu kita terapkan," ujarnya.
Selain itu, Marzuki mengatakan, insitusi lain yang terkait dengan koruptor harus memberikan kontribusi terhadap pemberantasan korupsi.
Ia mencontohkan semisal institusi pendidikan, ketika mahasiswa masuk universitas maka membuat pakta integritas.
"Apabila suatu waktu pada saat sudah jadi alumni dia melakukan korupsi, bersedia melepaskan gelarnya" katanya.
Lalu apakah pernyataan Dipo Alam itu dirasa pantas?
"Saya enggak mau menilai pantas atau tidak pantas. Saya hanya menilai hikmahnya saja. Cari solusinya bagaimana bangsa ini terlepas dari masalah korupsi," imbuhnya.
BACA JUGA: