TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo mengatakan, pihaknya menentang segala bentuk tindak pidana korupsi di satuan yang dipimpinnya.
"Kami tidak ada toleransi terhadap korupsi di satuan dan pangkat apapun. Kami tindak tegas," ujar Pramono Edhie, saat dialog bersama wartawan di Mabes TNI AD, Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Kamis (4/10/2012).
Pramono menjelaskan, pihaknya kadang merasa dibohongi oleh pihak ketiga, dalam hal ini mitra kerja atau broker yang menjembatani pembelian alat utama sistem persenjataan (alutsista).
Bahkan, Pramono sempat hampir dibohongi, ketika ingin membeli perlengkapan alat bidik Trijicon untuk senapan serbu varian 1 (SS1) buatan Pindad.
"Senapan SS1 buatan Pindad. Saya tanya ke seseorang harga satu alat bidik Rp 30 juta, menurut saya tidak masuk akal," ucap Pramono.
Lantas, Pramono meminta stafnya mengecek melalui internet. Ternyata, harganya hanya Rp 19 juta. Karena ingin mendapat kepastian langsung, Pramono pun mengirim perwiranya untuk mengecek langsung ke Amerika Serikat (AS).
"Saya dapat laporan, ternyata harganya hanya Rp 9 juta," ungkap Pramono.
Meski begitu, Pramono menilai peran mitra kerja dengan broker tetap penting dipertahankan, asalkan tidak ada mark up dalam penawaran harga alutsista yang menjadi target pembelian.
"Boleh kalau sesuai harganya. Kalau masih bisa diproduksi di dalam negeri ya dalam negeri. Tapi, harga jangan ketinggian kalau kita pakai rekanan," harap Pramono. (*)
BACA JUGA