Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dalam pidatonya Presiden SBY melihat bahwa upaya Revisi UU KPK dinilai belum saatnya dilakukan. Partai Demokrat pun mendukung revisi UU KPK dihentikan.
"Partai Demokrat sudah kirim surat tanggal 2 Oktober ke Ketua DPR untuk penghentian revisi Undang-undang KPK," kata Wakil Sekjen Partai Demokrat, Saan Mustopa kepada Tribunnews.com, Selasa(9/10/2012).
Sikap Partai Demokrat tersebut lanjut Saan diputuskan pada tanggal 1 Oktober 2012 lalu melalui rapat fraksi.
"Tanggal 1 Oktober dalam rapat pimpinan fraksi," katanya.
Saan berharap pimpinan DPR mengundang semua fraksi untuk melakukan rapat konsultasi terkait dengan penghentian revisi Undang-undang KPK.
"Kita berharap pimpinan DPR mengundang semua fraksi untuk rapat konsultasi terkait dengan penghentian revisi Undang-undang KPK," kata Saan.
Berita Terkait: Revisi UU KPK