Demokrat: Pemberian Grasi Presiden Harus Dihargai

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemberian grasi presiden terhadap terpidana mati narkoba harus dihargai.

"Itu hak konstitusional presiden, terlepas itu menimbulkan kontroversi. Tinggal gimana ke depan, terkait pemberian grasi," ujar Wasekjen Partai Demokrat Saan Mustofa di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (16/10/2012).

Saan mengatakan, Presiden SBY telah menerima pertimbangan dari pihak terkait seperti Mahkamah Agung.

Presiden, lanjutnya, juga telah menjalani prosedur dengan bertanya kepada Kemenkumham.

"Maka presiden baru ambil keputusan," imbuhnya.

Anggota Komisi III DPR manambahkan, pertimbangan presiden mengeluarkan grasi juga belum tentu salah.  

"Ini kan harus diuji. Pasti ada niatnya, ada sisi baiknya, ada yang ingin dicapai," tuturnya.

Ke depan, Saan berharap pihak-pihak yang dimintakan pertimbangan dapat memberikan masukan yang objektif.

"Yang meminta grasi banyak, tentu perlu diproses dulu," ucapnya. (*)