Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Keterlibatan lembaga asing International Foundation for Electoral Systems (IFES) sebagai konsultan informasi teknologi KPU dikritik sejumlah partai politik.
Ketua DPP PKB Abdul Malik Haramain menyayangkan kerjasama dengan pihak asing tersebut. "Kita menyayangkan kenapa KPU masih kerjasama dengan asing untuk program strategis," kata Haramain di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (19/10/2012).
Haramain mengatakan Sisetem Infomasi Partai Politik (SIPOL) masuk dalam kategori yang strategis. Apalagi, saat pembahasan UU Pemilu, kata Haramain, PKB meminta agar keterlibatan asing dalam urusan pemantauan saja. "Tidak untuk program yang strategis," katanya.
Ketua Fraksi PAN, Tjatur Sapto Edi juga mengungkapkan hal serupa. Apalagi S SIPOL berisikan data-data penting berbagai informasi parpol.
"Intinya politik di situ, data bangsa di situ. Sebisa mungkin data dan informasi menjadi rahasia negara. Kerjasama cukup pelatihan," ujarnya.
Seharusnya, kata Tjatur, KPU menjaga rahasia itu. Anggota Komisi II itu kemudian balik mempertanyakan apakah Indonesia bisa mengambil data Amerika atau Inggris. "Jangan sampai kita telanjang betul di mata negara luar," imbuhnya.
Apalagi, kata Tjatur, teknologi yang digunakan dalam program SIPOL masih terbelakang. "SIPOl belum sempurna amat-amat. Masih pakai Excel 2003. Kami aja pakai excel yang baru," katanya.
Sedangkan Sekjen Gerindra, Ahmad Muzani meminta kerjasama dengan IFES ditinjau ulang. Pasalnya, teknologi SIPOL berbiaya besar.
"Itu harus ditinjau, ya harus ditinjau ulang, kayak enggak ada LSM sini saja," imbuhnya.
Klik: