Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penggunaan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) mendapat kritikan dari Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP). Menurut Koordinator Kajian KIPP, Girindra Sandino, penggunaan Sipol akan menyulitkan partai politik.
"Sipol amat merepotkan, melototin data yang engga nyambung dengan hard copy nya," kata pria yang akrab dipanggil Giging itu, Minggu (21/10/2012).
Menurut Giging, lebih baik administrasi parpol menggunakan sistem manual. Walau sedikit merepotkan, Giging meyakini hasilnya lebih baik.
Sementara, adanya keterlibatan lembaga asing yang mendukung kinerja KPU, menurut Giging hal itu tidak masalah jika dalam hal kerjasama seperti penawaran konsep. "Bagaimana pun kita tidak bisa menutup diri terhada dunia luar," imbuhnya.
Akan tetapi, lanjutnya, jika keterlibatan asing masuk dalam hal yang bisa menentukan kebijakan KPU secara teknis maka harus ditentang keras. "Terlebih bisa mendikte pelaksanaan penyelenggaraan pemilu dan berpengaruh terhadap hasil pemilu 2014,karena kita ketahui dalam konstitusi kita KPU harus bersifat mandiri," katanya.
Giging mengatakan banyak kalangan menilai keterlibatan asing dalam SIPOL ini, untuk pemetaan kekuatan politik Indonesia karena laporan-laporannya pasti diterima pihak asing. "Kami tidak anti asing, sejauh keterlibatan asing masih bisa ditoleransi, dan kita yang melaksanakan," ungkapnya.