Ucapan Ruki Soal Intervensi Kasus Hambalang Membingungkan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Komite Kerja Advokat Indonesia, Harry Pontoh menilai pernyataan pimpinan BPK Taufiequrachman Ruki perlu diklarifikasi ulang.

Seperti diketahui Ruki menyebut adanya intervensi pihak tertentu yang membuat nama Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Andi Mallarangeng hilang dari laporan audit investigasi BPK soal pembangunan kompleks olahraga Hambalang, Jawa Barat.

"Pernyataan itu justru membingungkan. Kita melihat banyak pemberitaan terkesan bahwa tidak jelas siapa yang intervensi siapa jadi memang ini membingungkan," kata Harry ketika dikonfirmasi, Minggu (21/10/2012).

Menurut dia klarifikasi ulang dari Ruki perlu dipertegas apakah nama seseorang masuk tidak masuk dalam laporan audit BPK harus bergantung temuan.

"Apakan temuan BPK itu namanya (Andi Mallarangeng) harus  dimasukkan? Kalau ada informasi adanya ancaman kalau namanya tidak  masuk dan tidak mau tandatangan. Apakah ini pimpinan BPK yang justru mengintervensi?" kata Harry.

Menurut dia ini sebenarnya mekanisme internal di BPK. "Persoalannya kenapa audit BPK belum selesai auditnya namun masalah ini sudah dibawa ke ranah publik," kata Harry.

Harusnya, menurut dia, masalah itu diselesaikan dulu di internal BPK baru kemudian dipublikasikan ke publik dan menjadi opini publik.

"Kalau begini kan jadi serba salah. Yang disampaikan ke masyarakat seolah AM bersalah dan seolah bukti tidak dimasukkan dan ada intervensi.
Ini sebenarnya sudah bermain di opini publik. Tidak semestinya lembaga negara seperti BPK begitu," kata Harry.

Oleh karena itu, Harry menegaskan BPK perlu klarifikasi ulang apakah benar ada nama Andi Mallarangeng dalam laporan BPK itu.

"Apa memang sebelumnya ada atau memang dari awal tidak ada kemudian mau diada-adain," kata Harry.