Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Agama (Kemenag) RI menanggapi pesimis terkait dorongan DPR agar pemerintah Indonesia bekerjasama dengan swasta Arab Saudi untuk membangun pemondokan.
Menurut Sekjen Kemenag Bahrul Hayat, pembangunan pemondokan akan terkendala oleh dana dan izin pemerintah Arab Saudi. Bahkan pemerintah pernah ditegur oleh pemerintah Saudi.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Jazuli Juwaini mengatakan, untuk mewujudkan pemondokan yang nantinya sangat bermanfaat memang membutuhkan usaha yang keras.
"Di mana ada kemauan di situ ada jalan. Itu pepatah lama yang harus membuat Pemerintah Indonesia (Kemenag) harus terus semangat untuk mencarikan solusi tentang perumahan yang bisa dikontrak dalam jangka panjang untuk jamaah. Kalau beberapa negara seperti Malaysia dan lainnya bisa, kenapa kita tidak bisa?" kata Jazuli dalam keterangannya, Kamis (24/10/2012).
Pemerintah, saran Jazuli, harus melakukan komunikasi yang baik dengan pemerintah Arab Saudi sehingga tidak ditegur seperti yang terjadi sebelumnya.
Kedua, Kemenag harus bisa menjalin kerjasama dengan pihak swasta saudi yang kredibel dalam hal pemondokan dalam satu area tertentu khusus untuk jamaah indonesia.
"Alternatif ini dilakukan jika kita tidak bisa mendapat izin dari pemerintah Arab Saudi. Dengan catatan pemondokan itu dekat dengan masjidil haram atau jika pun jauh diupayakan yang bisa diakses oleh moda transportasi yang ada di sana," papar Jazuli.
Jazuli merasa kesal, permasalahan dalam penyelengaraan haji selalu terulang, khususnya soal pemondokan. Oleh karena itu, usulan tentang pembangunan pemondokan harus direalisasikan.
"Saya tekankan kembali, pemerintah harus bekerja keras dan kreatif soal pemondokan ini. Karena masalah ini selalu berulang setiap tahun," tukasnya.