Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendukung Menteri BUMN Dahlan Iskan membuka oknum DPR yang meminta jatah.
"Kami katakan bahwa statement-statemen itu jangan membuat gaduh saja," kata Wakil Ketua Fraksi PKS, Sohibul Iman di Gedung DPR, Jakarta, Senin (29/10/2012).
Sohibul mengatakan Dahlan lebih buka membuka data oknum DPR. Bila Dahlan sudah mengungkap oknum tersebut, maka publik dapat mengujinya.
"Kalau statement itu tidak jelas, kasihan masyarakat," tuturnya.
Selain mengenai permintaan jatah oknum DPR, Anggota Komisi VI itu juga meminta Dahlan menjelaskan persoalan infesiensi PLN. Audit BPK menyatakan PLN boros Rp 37 triliun pada 2009-2010 hanya karena membakar BBM di pembangkit listrik tenaga gas.
"Dua-duanya harus diselesaikan, isu adanya anggota dewan yang minta jatah itu dibuka, persoalan inevisiensi PLN harus dibuka," katanya.
Ketika ditanya apakah PKS khawatir bila ternyata oknum DPR yang meminta jatah itu ternyata dari partai tersebut, Sohibul mempersilahkan Dahlan mengungkapnya.
"Nggak perlu rapat kalau ada yang begitu langsung buka saja," tuturnya.
Sebelumnya diberitakan Dahlan Iskan melapor kepada Seskab terkait Surat Edaran 542 yang berisi imbauan kepada jajaran anggota kabinet Indonesia Bersatu, dan semua pimpinan lembaga pemerintahan non kementerian untuk mengawal dengan benar perencanaan dan pelaksanaan.
Laporan Dahlan Iskan langsung direspon Dipo Alam dengan menerbitkan surat yang memerintahkan semua direksi BUMN untuk menolak oknum DPR yang meminta jatah.
Klik: