Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Koalisi Masyarakat Sipil meminta pemerintah tegas menyelesaikan secara tuntas segala konflik sosial seperti bentrok antarwarga dari dua suku di Lampung Selatan.
Karenanya, pemerintah bisa memetik penanganan konflik sebelumnya seperti yang di Ambon, beberapa tahun silam
"Pemerintah cukup lambat menangani konflik. Kita imbau masyarakat sipil ikut membentuk ikatan di akar rumput. Persoalan di Ambon bisa menjadi pelajaran untuk Lampung," ujar Kabiro Litkom Persekutuan Gereja Indonesia Henry Lokas di KontraS, Jakarta, Jumat (2/11/2012).
Menurut Henry, konflik yang menyinggung etnisitas seperti Bali dan Lampung di Desa Balinuraga, Kecamatan Waypanji, tak bisa dianggap sepele.
Apalagi, pemicu bentrok itu berangkat dari hal kecil, tapi kemudian menimbulkan api yang sangat besar.
Sementara itu, Koordinator Eksekutif KontraS, Haris Azhar, menambahkan, pemerintah harus melakukan koreksi secara tegas politik lokal terkait peran pejabat pemerintah daerah dan kepolisian, yang kerap kali ikut mewarnai pertarungan kekuasaan di kelompok masyarakat.
"Kita merekomendasikan pemerintah tegas dan evaluatif, dengan memberi hukuman layak kepada polisi yang gagal. Jangan dengan serta merta ketika mereka gagal menangani keamanan, justru ada promosi berlanjutan," terang Haris.