Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden SBY harus turun tangan mengungkap kasus dugaan korupsi Proyek Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Bukit Hambalang.
Langkah itu bisa dilakukan SBY selaku pimpinan Menteri untuk menelusuri fakta atau kesalahan apa yang ada di balik Kasus Proyek multiyears (tahun jamak) Hambalang.
"Presiden harusnya bisa mengambil langkah, bisa membentuk atau menugasi tim reformasi birokrasi atau UKP4 untuk melihat alur persoalannya ada dimana. Apakah hanya sekedar kelalaian belaka atau ada sistem yang keliru di dalam proses penyusunan anggaran di tubuh pemerintah," saran Emerson Yuntho Koordinator Divisi Monitoring ICW, di Warung Daun, Jakarta, Sabtu (3/11/2012).
Lanjutnya lagi, SBY tidak usah takut untuk mengungkap fakta sesuangguhnya dibalik kasus tersebut. Bila terdapat kesalahan, menurutnya, SBY tidak perlu segan-segan menindak bawahannya apa itu Pejabat ataupun Menteri sekalipun.
Hal ini juga sebagai langkah nyata, dari komitmen Presiden sendiri untuk pemberantas kasus korupsi.
Lebih lanjut, Emerson menambahkan bahwa terkait audit BPK, ICW mengkritik hasil audit tersebut. Pasalnya audit BPK itu setengah-setengah hati, setengah investigasi. "Tidak investigasi yang kita inginkan," katanya.
Alasannya, audit BPK itu tidak melihat soal keterlibatan dari DPR, khususnya dari Komisi X.
"Kalau kita lihat tidak menjadi objek pemeriksaan. Kedua, proses pencarian penerimaan, aliran dana dibalik Hambalang menjadi bahan pepemeriksaan. Ini yang kita lihat setengah hati," terangnya.
BPK juga, menurutnya, tidak pernah memeriksa ada lonjakan yang sangat tinggi dari proyek awalannya miliaran menjadi Rp1,2 triliun.
Klik: