Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri BUMN Dahlan Iskan menyebut ada sekitar sepuluh anggota DPR yang kerap meminta jatah upeti ke direksi perusahaan-perusahaan BUMN. Dahlan sudah menyerahkan dua nama anggota DPR yang kerap menagih jatah tiga perusahaan BUMN ke Badan Kehormatan (BK) DPR pada Senin (5/11/2012).
Selaku pejabat negara, Dahlan mengaku sadar bila dirinya tidak melaporkan kasus ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), maka dirinya bisa dianggap tidak mendukung pemberantasan korupsi. Karena itu, saat ini ia mengaku tengah mempertimbangkan untuk membuat laporan ke KPK.
"Betul juga sih, sehingga saya sekarang sedang berpikir untuk mengadu ke KPK," kata Dahlan usai memberi keterangan ke BK.
Menurut Dahlan, saat ini dirinya memilih lebih memberikan "nyanyian" ke BK karena menilai masalah pemerasan itu berkaitan dengan kode etik anggota DPR. Lagipula, pemerasan oleh anggota DPR dialami dan diketahui oleh para anak buahnya di BUMN.
Karena itu, Dahlan juga mempertimbangan untuk memerintahkan para direksi perusahaan BUMN yang terkena pemerasan untuk membuat laporan ke KPK.
"Nanti kalau memang diperlukan itu, saya akan minta masing-masing yang mengalami sendiri untuk mempersiapkan laporan itu," jelas mantan Dirut PLN itu.
Klik: