Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota BK Alimin Abdullah meminta agar Menteri BUMN Dahlan Iskan tidak melakukan pencitraan. Hal itu terkait bocornya inisial nama oknum DPR yang diduga meminta jatah upeti BUMN.
"Darimana sumbernya, semuanya bocor, SMS ke Presiden dan ke Sekretaris Kabinet Dipo Alam, bocor. Kalau surat mungkin bocor dari tukang ketik, ini Pak Dahlan menteri hanya diforward ke Dipo, bocor," kata anggota BK, Alimin Abdullah di Gedung BK, Jakarta, Senin (12/11/2012).
Menurut Alimin, satu inisial yang keluar ke media berdampak besar. Anggota dewan menjadi terganggu dan membuat masalah di daerah pemilihan. "Menteri janganlah pencitraan, melecehkan hak orang lain," katanya.
Alimin mengatakan BK kini disorot karena dituding tidak serius menindaklanjuti laporan Dahlan. Padahal, kata Alimin, BK masih melihat bukti-bukti yang diserahkan Dahlan.
"Kami tidak punya penyidik, kita ini masalah etika bukan pidana, makanya melaporkan dengan fakta yang benar, kalau tidak cukup fakta tidak bisa," tuturnya.
Bila Dahlan serius terhadap laporan tersebut, Alimin meminta Menteri BUMN itu melaporkan masalah tersebut kepada KPK. "Kalau keliru janganlah, akurat sedikit, kalau menteri tidak dipercaya, lalu siapa lagi? Jangan cari sensasi," tukasnya.
Klik: