Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA--Politisi Partai Golkar Bambang Soesatyo berharap, Dipo Alam yang melapor ke KPK disertai dengan dukungan bukti-bukti yang kuat agar proses hukumnya bisa ditindaklanjuti KPK.
Kalau sekadar membuat sinyalemen, itu hanya membuat gaduh. Bambang mengingatkan, akhir-akhir ini, pemerintah, termasuk kantor presiden, sudah beberapa kali membuat gaduh.
Pertama, Menteri BUMN membuat sinyalemen pemerasan BUMN oleh oknum anggota DPR. Tapi, katanya, saat melapor ke BK DPR tidak didukung dengan bukti permulaan yang memadai. Sejumlah anggota DPR yang terlanjur disebutkan identitasnya sangat dirugikan, karena apa yang dilakukan menteri BUMN tak lebih dari pembunuhan karakter.
Setelah itu, giliran kantor presiden membuat gaduh dengan kontroversi pemberian grasi kepada terpidana mati kasus Narkoba, Franola alias Ola. Kantor presiden menjadi sasaran kecaman publik. Lalu, Dipo tampil dengan isu kongkalikong DPR dan kementerian dalam penyusunan APBN.
"Kalau kedatangan Dipo ke KPK tidak dilengkapi bukti-bukti permulaan yang memadai, apa yang dilakukan Dipo tak lebih dari upaya atau manuver mengalihkan isu. Orang-orang kepercayaan presiden saat ini dalam posisi terpojok karena dugaan kantor presiden sudah disusupi mafia narkoba," kata Bambang, Jumat (16/11/2012).
Kedatangan Dipo ke KPK, sambungnya, merefleksikan upaya habis-habisan para pembantu presiden untuk membenamkan isu grasi Ola yang kontroversial dengan memunculkan isu lain. Saya meragukan efektivitas dari manuver Dipo, karena masyarakat masih akan terus menyoroti kasus grasi Ola.
Apalagi, sudah dimunculkan indikasi bahwa Ola sesungguhnya tidak layak mendapatkan grasi atau remisi. Sebab, selama menjalani masa hukumannya di LP Tangerang, dia masih terus mengendalikan bisnis narkoba. Indikasi ini semakin menguatkan dugaan bahwa ada oknum pembantu presiden yang telah mengelabui presiden
"Saya prihatin, kantor presiden akhir-akhir ini menjadi tidak produktif, karena lebih disibukan oleh kegiatan meng-counter isu. Boleh jadi, karena para pembantu presiden tidak fokus pada tugasnya masing-masing, presiden kecolongan dalam kasus grasi Ola," Bambang menegaskan.