Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Konflik internal sekretariat jenderal (setjen) dan komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) harusnya tidak perlu terjadi jika lembaga tersebut bekerja dengan tata kelola yang benar.
Baik setjen yang dari golongan PNS dan komisioner dari profesional (independen) juga gagal dalam membina kerja sama yang baik.
"Itu kan tata kelolanya yang gagal. Kalau tata kelola dan pola kerja samanya jalan kan nggak seperti itu. Makanya KPU ini harus profesional. KPU jangan punya kepentingan jangka panjang dan pendek. KPU harus kembalikan tata kelolanya yang independen," ujar Romo Benny Susetyo, tokoh lintas agama, saat ditemui di kantor Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Jakarta, Jumat (16/11/2012).
Benny juga menilai kinerja KPU yang tidak transparan saat pengumuman partai politik yang lolos verifikasi administrasi.
Sikap KPU yang tertutup menjadikan masyarakat dan partai politik bersyak wasangka apa penyebab mereka tidak meloloskan 18 parpol dalam verifikasi administrasi.
"Misalnya mengapa partai-partai politik itu gagal. Kan harus ada kejelasan. Dan itu harus dibuka di publik agar tidak seperti ini. Ini yang harus dibuat transparan," tukasnya.
Sehingga jika memang parpol tersebut tidak memenuhi syarat, tidak boleh diverifikasi faktual.
Klik: