Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi menilai laporan Sekretaris Kabinet Dipo Alam tempo hari yang mengajukan tiga kementerian terlibat kongkalikong dengan anggota dewan tak ubahnya laporan masyarakat kebanyakan.
Ketua KPK Abraham Samad kepada wartawan di DPR, Jakarta, Selasa (20/11/2012), menanggapi masukan laporan Dipo apapun bentuknya tetap harus dikonfirmasi, diinvestigasi, dan diverifikasi, karena semuanya belum tentu benar.
"Siapa tahu laporan itu bagian dari manuver politik untuk alihkan isu-isu. Jadi kita harus memverifikasi ulang. Ini harus clear, bawa setiap laporan itu belum tentu semuanya benar, butuh verifikasi," terang Abraham yang datang untuk laporan progres kasus Century.
Menurut Abraham, semua hal di atas penting ditempuh untuk mengetahui sebenarnya apa motivasi Dipo melapor. Namun yang jelas, KPK tetap berkewajiban menindaklanjuti semua laporan yang masuk kendati kekurangan penyidik setelah ditarik Polri.
Dipo yang melaporkan tiga kementerian ke KPK pada Rabu pekan lalu, menjelaskan adanya kongkalikong pemerasan dan permainan anggaran yang datang dari laporan pegawai negeri sipil di kementerian tersebut.
"Karena Seskab bukan penegak hukum dan ada keinginan dari PNS yang dimaksud dan juga masyarakat bahwa laporan ini diserahkan kepada KPK, dengan dokumen-dokumen yang terlampir ikut diserahkan kepada KPK," terang Dipo saat itu.