Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pimpinan Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah meminta Presiden SBY mengevaluasi Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang dipimpin
Muhaimin Iskandar
Demikian disampaikan Ketua PP Pemuda Muhammadiyah Bidang Buruh, Tani, dan Nelayan, Dahnil Anzar Simanjuntak.
"Aspirasi ini datang dari kawan-kawan Pemuda Muhammmadiyah se-Indonesia yang fokus pada masalah perburuhan dan ketenagakerjaan," ungkap Dahnil.
Pemuda Muhammadiyah menganggap bahwa Kementerian Cak Imin, sapaan Muhaimin Iskandar, tidak bisa menyelesaikan permasalahan ketenagakerjaan, akibatnya buruh tidak pernah henti-hentinya berdemo di beberapa tempat di Indonesia.
"Bagi pengusaha dan investor dari dalam/luar negeri ini tidak sehat, bisa berakibat fatal bagi stabilitas perekomian kita," kata Danil
"Coba bayangin akibat dari demo buruh yang tidak henti-hentinya ini, investor akan ragu menanamkan modalnya di Indonesia, banyak perusahaan akan menunda penambahan pekerja dan memilih mesin, daya beli buruh rendah, akibatnya pertumbuhan ekonomi pun mandeg, " kata Dahnil Anzar
Pemerintah, melalui Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi justru lebih banyak menciptakan peta konflik ketenagakerjaan, antara buruh dan pengusaha, bukan justru menyelesaikan dan menuntaskan permasalahan pengupahan dengan mengakomodir kedua kepentingan buruh dan pengusaha.
“Muhaimin tidak pernah bicara dan kongkrit bekerja tentang bagaimana mendorong perbaikan produktivitas buruh sehingga bisa berbanding lurus dengan usaha peningkatan upah,” kata Dahnil
Sebelumnya, Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah pada 15-17 Nopember 2012 telah mengadakan pertemuan Nasional Aktivis Buruh, Tani, dan Nelayan di Jakarta.
Salah satu rekomendasi pertemuan tersebut adalah meminta Presiden SBY mengevaluasi kerja kementerian dan mencopot Menteri Muhaimin Iskandar.