Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin mengungkapkan, kongres Partai Demokrat disukseskan dengan aliran dana proyek negara.
Menurut terpidana kasus Wisma Atlet itu, tidak hanya uang dari Proyek Hambalang yang mengair ke Kongres 2010 yang memenangkan Anas Urbaningrum sebagai Ketua Umum.
Tetapi, pada kongres yang terselenggara di Bandung itu, juga mengalir dana hasil proyek lain seperti pengadaan sarana dan prasarana perguruan tinggi dan Wisma Atlet SEA Games.
Demikian dikatakan Nazaruddin seusai menjalani pemeriksaan saksi Kasus Hambalang di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Selasa (4/12/20120) malam.
"Yang ngasih (dana) itu ada Umar Arsal, Michael Watimena, Dewo, Saan, Angie, ada juga yang dari saya," kata Nazaruddin.
Menurut Nazaruddin, uang yang dibawa ke Kongres Partai Demokrat saat itu jumlahnya sekitar 12 juta dollar AS dan Rp 30 miliar. Dari jumlah itu, imbuhnya, hanya Rp 1 juta yang tersisa. "Itu semua sudah dilaporkan tadi (ke Penyidik)," tegas Nazaruddin.
Mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat itu mengatakan kalau uang ke Hambalang dan proyek lain yang mengalir ke Kongres Partai Demokrat digunakan untuk pemenangan Anas.
Dan sebagian, katanya lagi, ada yang mengalir ke Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng serta adiknya, Choel Mallarangeng.
"Ke Andi sudah (diterangkan) waktu pemanggilan yang lalu, itu diterima melalui Choel. Kalau pemeriksaan tadi fokus pada penyerahaan uang ke DPC-DPC yang mendukung Anas," terangnya.
Dijelaskan lebih rinci oleh suami Neneng Sri Wahyuni itu, uang yang dibagi kepada DPC tersebut dibungkus dalam amplop coklat, berisikan sekitar 5000-10.000 dollar AS.
Pada kesempatan sama, Nazaruddin juga membantah jika dikatakan bohong oleh sejumlah mantan koleganya di Partai Demokrat. Dengan tegas dirinya lalu menunjukan sejumlah dokumen kepada wartawan, yang salah satunya terkait keluar masuknya kas Partai berlambang Mercy tersebut.
"Saya itu setiap bulan buat laporan pengeluaran yang ditujukan kepada ketua umum (Anas) yang seperti penjelasan di pengadilan," kata Nazar sambil memperlihatkan dokumen kas berkop surat Partai Demokrat.