Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menjelang agenda pemilihan umum tahun 2014 Sekretariat gabungan koalisi(Setgab) dinilai sudah mementingkan kepentingan masing-masing. Kepentingan kolektif kini sudah tidak ada lagi di Setgab.
Hal tersebut dikatakan Ketua Bapilu DPP PAN Viva Yoga Mauladi menanggapi rencana revisi terhadap Undang-undang Pemilihan Presiden/Wakil Presiden Nomor 42 tahun 2008.
PAN berbeda pandangan dengan Partai Demokrat dan Golkar yang secara tegas menolak dilakukan revisi terhadap aturan tersebut.
"Menjelang pemilu 2014, suasana politik semakin dinamis. Masing-masing anggota Setgab sudah berkonsentrasi mengurus dirinya sendiri-sendiri. Kepentingan kolektif rasanya sudah tidak relevan lagi di Setgab. Saat ini, adanya Setgab sama dengan tiada karena tidak berdampak pada membangun kohesivitas Setgab," kata Viva dalam pesan singkatnya kepada Tribunnews.com, Kamis(6/12/2012).
Viva mengatakan dengan keberadaan setgab awalnya diharapkan bisa melahirkan tradisi politik baru di negara ini. Namun kenyataannya tidak demikian, dalam beberapa peristiwa politik, sikap anggota Setgab terbelah dan tidak bulat, terutama dalam kasus-kasus yang strategis, misalnya soal Century, Hak Angket, pemilihan deputi BI, dan lainnya.
“Awalnya, Setgab terbentuk memberi harapan akan hadirnya tradisi politik yang baru dari parpol pendukung pemerintah berkumpul secara ad hoc. Sudah terbentuk struktur. Meskipun kaukus ini tidak akan menjadikan ideologi politik parpol melebur,”ujarnya.
Wakil Ketua Fraksi PAN ini menduga adanya perbedaan pandangan antara anggota Setgab disebabkan belum adanya pandangan yang sama antarparpol karena platform kebersamaan menjadi unoperasional, tidak berjalan di lapangan karena komunikasi justru tidak efektif.
Koalisi kata Viva juga tidak untuk meleburkan diri ideologi politik masing-masing parpol anggota Setgab, sehingga kepentingan kolektif Setgab bertentangan dengan kepentingan politik masing-masing parpol.
"Terkadang dalam merumuskan kepentingan kolektif Setgab itu dimaknai dan dipersempit hanya untuk kepentingan pencitraan presiden SBY. Itulah yang menjadi dilema anggota Setgab sehingga menyebabkan terjadinya sikap berbeda antar anggota Setgab," katanya.