Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews, Eri Komar Sinaga
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Partai Nasional Benteng Kerakyatan (PNBK) Indonesia, Eros Djarot, mengatakan, tetap pada komitmennya.
Menerima keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI sebelumnya dan menolak partainya untuk diverifikasi faktual.
Sesungguhnya, menurut Eros, mengikut sertakan kembali partai politik yang tidak lolos verifikasi administrasi adalah dagelan politik sekaligus pelecehan hak-hak politik.
"KPU tidak menghargai dirinya. Saya minta integritas intelektualnya lah. KPU nggak kredibel. Mau saja melakukan hal yang tidak bisa dilakukan," ujar Djarot, saat diskusi santai di KPU RI, Jumat (7/12/2012).
Djarot menegaskan, 18 partai tersebut sudah mengalami kerusakan struktur kepengurusan partai dari pusat hingga daerah. Sehingga tidak mungkin menyanggupi persyaratan verifikasi faktual KPU.
"Dengan waktu yang sudah sangat sempit tentunya sulit untuk diterima oleh akal sehat dan dilakukan oleh mereka yang paham betul kondisi objektif perpartaian di negeri ini," tukasnya.