Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Tidak ada yang bisa menyelamatkan nasib Ruhut Sitompul dari jabatannya semula di Partai Demokrat.
Ocehan Ruhut yang mengatakan hanya akan tunduk kalau ada perintah langsung dari ketua dewan pembina Susilo Bambang Yudhoyono tidak mungkin bisa terlaksana.
"Tidak. Setiap partai politik memiliki administrasi dan AD/ART dan etika. Jadi kepengurusan yang merespon perilaku seorang fungsionaris kader yang dianggap justru merepotkan partai. Pengurus harian yang punya otoritas yang mengadakan pertemuan dan ditail implikasinya terhadap partai," ujar R. Siti Zuhro, pengamat politik senior LIPI, di Redtop Hotel, Jakarta, Sabtu (15/12/2012).
"Ini mengikat karena melalui pleno. SBY sebagai ketua dewan pengarah, tidak bisa satu partai hanya tergantung satu tokoh. Mesin partai harus ikut membahas secara ditel," tegasnya.
Pencopotan Ruhut Sitompul dari kursi Ketua DPP Bidang Komunikasi dan informatika Partai Demokrat memang dinilai Zuhro berdasarkan AD/ART Demokrat.
Menurutnya, AD/ART tersebut berkisar kepada penekanan agar kader berperilaku santun dan cerdas. Terutama kepada kader-kader senior.
"Kalau tidak partai miliki otoritas merapatkan yang bersangkutan untuk diajak bicara," tegasnya.
Kader dianggap menyimpang akan dipanggil. Jika kader tersebut tidak berubah, akan diberikan teguran, sanksi, hingga pencopotan.
Klik: