Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Selama periode Desember 2011-Desember 2012, tidak ada perkembangan berarti dalam kemajuan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia.
"Pelanggaran HAM terus terjadi. Kewajiban (pemerintah) untuk mengharmonisasikan perundang-undangan yang bertentangan dengan standar HAM tidak dilakukan," ujar Direktur LBH Jakarta Febi Yonesta, dalam catatan akhir tahun laporan hukum dan HAM, di kantornya, Kamis (20/12/2012).
Indonesia, lanjutnya, hanya mengalami kemajuan dalam bidang administrasi dan pembuatan peraturan. Sedangkan implementasinya masih nol besar.
"Kami melihat Indonesia memiliki kemajuan normatif di bidang HAM. Banyak konvensi HAM diratifikasi, juga banyak peraturan peraturan perundang-undangan yang dibuat," tutur Febi.
Dalam catatan akhir tahun yang mengambil tema 'Paradoks Negara Hukum', Indonesia meratifikasi 12 instrumen HAM internasional dan 18 konvensi ILO (Organisasi Buruh Internasional).
"Tapi, itu hanya kemajuan di bidang normatif. Sementara di implementasinya tidak mengubah apapun," ucapnya.
Kepolisian dan pengadilan merupakan aktor negara, yang juara dalam melakukan pelanggaran hukum dan HAM di Indonesia.
"Aparat penegak hukum menjadi aktor alat yang bisa digunakan melanggar HAM. Pengadilan yang seharusnya menjadi lembaga pemberi keadilan, malah melegitimasi aksi-aksi atau tindakan-tindakan pelanggaran HAM," tuturnya. (*)