Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PDI Perjuangan prihatin dengan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) selama tahun 2012. Pasalnya banyak kasus-kasus HAM yang terjadi tidak dapat terselesaikan.
"2012, tahun pemberantasan korupsi, sayangnya bukan tahun keemasan HAM," kata Ketua Departemen HAM PDI Perjuangan I Gusti Agung Putri Astrid Kartika di Balai Kartini, Jakarta, Minggu (30/12/2012) kemarin.
Padahal, kata Putri, Indonesia merupakan negara yang memiliki perangkat HAM seperti Komnas HAM, UU HAM serta pengadilan HAM.
"Kita juga telah melatih polisi dan TNI untuk pendidikan HAM," ujarnya.
Putri mencontohkan dalam kasus GKI Yasmin yang dilarang beribadah di gerejanya sendiri. Padahal, putusan MA berpihak kepada GKI Yasmin.
"Kita lihat ada sejumlah kebijakan menyangkut HAM yang baik tapi tidak serta merta penegakan hukumnya," katanya.
Untuk itu, Putri mengatakan bahwa pemerintah harus mengeluarkan kebijakan yang efektif. Ia pun meminta pemerintah juga menyoroti masalah konflik pertanahan.
"Ada 44 petani tewas akibat sengketa pertanahan. 2 juta hektar tanah yang disengketakan, SBY sudah bentuk tim dan turunkan tim, tapi hasilnya belum ada," katanya.