Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerakan Indonesia Raya ( Gerindra) Fadli Zon menegaskan tidak masuk akal kebijakan pemerintah melalui kementerian ESDM menaikan TDL (Tarif Daftar Listrik) per 1 Januari 2013 lalu.
Sebab kebijakan ini justru membuat beban ekonomi masyarakat makin berat. Karena alasan pemerintah untuk menekan angka subsidi listrik dengan menaikan tarif dasar listrik tak dapat diterima akal sehat. Sebab, efek domino kebijakan ini banyak sekali. Seperti akan naiknya harga kebutuhan barang rumah tangga yang dikonsumsi rakyat.
Menurut Fadli, untuk mengatasi efisiensi, harusnya dimulai dari tubuh pemerintah sendiri, dalam hal ini ESDM dan PLN. Pada 2011, BPK mencatat inefisiensi di PLN sebesar Rp 37,6 triliun dan Rp 867 miliar di 2012.
Belum lagi kontrol PLN terhadap pencurian listrik yang bisa merugikan lebih dari Rp 15 miliar. Ditambah potensi kerugian akibat korupsi di tubuh PLN sendiri.
"Evaluasi juga harus dilakukan terhadap kinerja kementerian ESDM. Pada 2012 tercatat buruk kinerjanya.Dari pos APBNP sebesar Rp 16,286 triliun, ESDM hanya mampu menyerap Rp. 1,752 triliun. Hanya 10% saja," ujar Fadli kepada Tribunnews di Jakarta, Jumat (4/1/2013).
Fadli mengatakan, rendahnya penyerapan anggaran menunjukkan rendahnya kinerja ESDM mengatur manajemen energi di Indonesia.
Pemotongan subsidi kata Fadli juga menjadi langkah mujarab menutupi buruknya kinerja ESDM. Imbasnya kepada rakyat lagi pada akhirnya.
"Tingginya subsidi selama ini dijadikan alasan oleh pemerintah sebagai penyebab tak sehatnya APBN kita. Padahal,belanja PNS dan beban pembayaran utang serta bunganyalah yang juga membuat inefisiensi anggaran," keluhnya.