Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi X DPR RI, Nasrullah Larada menilai tawaran perubahan kurikulum yang diajukan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Mohammad Nuh belum mencerminkan adanya visi dan arah yang jelas.
Kurikulum merupakan salah satu dari delapan standar mutu pendidikan yakni sarana prasarana, tenaga pendidik, proses belajar-mengajar, pembiayaan, kompetensi kelulusan, dan lainnya. Dalam pendidikan, kurikulum itu dinamis dan harus ada perubahan mengikuti tantangan jamannya.
Namun, konsep perubahannya pun harus sistematis dan terarah, tidak asal berubah.
"Tawaran perubahan kurikulum yang diajukan Mendikbud belum
mencerminkan adanya visi dan arah yang jelas, mau dibawa kemana pendidikan kita dengan kurikulum tersebut," kata Nasrullah kepada Tribunnews.com, Jakarta, Rabu (9/1/2013).
Pada tahap uji publik saja kata Nasrullah, kurikulum baru memunculkan pro-kontra, terutama soal mata pelajaran IPA-IPS dan bahasa daerah. Di sisi lain, rencana awal untuk menerapkan kurikulum baru pada tahun ajaran 2013, terkesan serabutan dan buru-buru, tanpa adanya uji coba.
Padahal, lanjut Nasrullah, dulu ketika ada perubahan kurikulum, masa uji coba hingga 3 tahun. Namun karena rencana awal penerapan kurikulum secara serentak tidak mendapat dukungan dari berbagai pihak. Termasuk Komisi X DPR, akhirnya dilakukan bertahap.
"Itupun tanpa perhitungan matang. Ingat loh, Mendikbud dalam sisi keuangan mendapat predikat disclaimer dari BPK 2 tahun berturut-turut (2010-2011). Ini membuktikan bahwa kerja serabutan tidak mencerminkan profesionalitas kerja, apalagi menangani pendidikan, harusnya cermat, teliti, ada kajian akademik dan tidak ada ambisi politik," ujarnya.