News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Presiden PKS Baru

ICW: PKS Mau Bersih-bersih Tapi Mengapa Tuding KPK

Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Johnson Simanjuntak
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang baru, Muhammad Anis Matta memberikan pidato politiknya dalam konferensi pers di Kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Jumat (1/2/2013). Muhammad Anis Matta terpilih menjadi presiden baru PKS menggantikan Luthfi Hasan Ishaaq yang mengundurkan diri setelah ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap impor daging sapi. KOMPAS IMAGES/RODERICK ADRIAN MOZES

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kordinator Divisi Korupsi Politik ICW, Abdullah Dahlan menilai kurang tepatlah jika Partai Keadilan Sejahtera (PKS) malah bereaksi menuding Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ditunggangi kepentingan politik. Khususnya dalam kasus menangkap dan menjadikan mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaaq sebagai tersangka kasus dugaan suap impor daging.

Apalagi, tudingan kepada KPK itu dilontarkan kala Presiden baru PKS Anis Matta mendeklarasikan kasus Luthfi sebagai momentum bersih-bersih.

"Intinya adalah PKS harus lebih objektif dan proporsional mendorong pada proses hukum. Tidak kemudian melakukan analis yang justru tidak pro pada penegakan hukum yang dilakukan," menurut kordinator ICW ini kepada wartawan, termasuk Tribunnews.com, di Warung Daun, Jakarta, Sabtu (2/2/2013).

Dia tegaskan, Kalau memang PKS komitmen untuk menjadikan kasus ini momentum melakukan pembersihan di dalam, seharusnya ini dijadikan media konsolidasi internal.

Selain itu, menurut dia, PKS menjadikan kasus ini untuk penataan internal parpol. Bukan melakukan tekanan kepada KPK.

Lebih lanjut Peneliti ICW ini bisa memahami reaksi yang terjadi di PKS. Apalagi ketika KPK sudah menyentuh elit parpol. Artinya juga menyentuh logistik parpol. "Reaksi resistensi yang ditunjukan oleh kelompok parpol. Dulu dalam kasus memanggil para pimpinan banggar, fungsionaris partai, resistensi juga ditunjukkan oleh mereka dan dukungan partai untuk membela," ujarnya.

Jadi ketika KPK bertindak, kata dia, itu dinilai dalam posisi tekanan dan menyebut langkah KPK berlebihan.

Lanjut dia lagi, bahwa kini pertanyaan publik kepada parpol adalah komitmen untuk menjalankan agenda pemberantasan korupsi. Karena itu, pesannya, jangan sampai agenda pemberantasan korupsi hanya menjadi jargon, dan tidak sinkron pada perbuatan korupsi yang dilakukan.

"Jangan-jangan agenda pemberantasan korupsi diwacanakan. Tapi ketika menyangkut kader, mereka resisten. Ini yang ambigu dalam partai," tegas dia mengingatkan.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!

Berita Populer

Berita Terkini