Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mencari kepastian hukum kepada Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap keterlibatan Ketua Umum Anas Urbaningrum, bukan jalan keluar yang elok meningkatkan elektabilitas Partai Demokrat menjelang Pemilu 2014.
Demikian disampaikan pengamat politik dari Lima (Lingkar Madani) Ray Rangkuti, kepada wartawan termasuk Tribunnews.com, usai diskusi, "Di Balik Sengketa Parpol Mungkinkah Pemilu Demokratis?" di Media Center KPU, Jakarta Pusat, Jumat (8/2/2013).
"Persoalan elektabilitas Partai Demokrat turun bukan karena faktor akumulatif, termasuk kinerja SBY sebagai presiden. Jadi bukan Anas saja. Jadi, jika Anas diturunkan, citra Partai Demokrat langsung naik, tidak juga membantu," ujar Ray.
Ray melihat, elektabilitas Partai Demokrat menurun terjadi pada banyak faktor. Secara umum, partai politik menurun karena prestasinya. Apa yang terjadi pada Demokrat nampak ketika banyak tokohnya terjerat korupsi seperti Nazaruddin, Angelina Sondakh, Andi Alifian Mallarangeng.
"Semua orang yang berkasus di Partai Demokrat adalah orang-orang fenomenal. Kita lihat Nazaruddin sebagai Bendahara Umum, ada juga anggota Dewan Pembina, Hartati Murdaya, Angelina Sondakh, dan Menpora Andi Mallarangeng," terangnya.
Hal yang sama juga bisa terjadi dengan partai lain semisal Golkar. Hanya saja, kata Ray, politisi Golkar yang terjerat korupsi kurang fenomenal seperti Zulkarnaen Djabbar.
Beda halnya jika tokoh Golkar yang terjerat, dampaknya juga akan besar.